PWI Jawa Barat Mendesak Digelarnya Kongres Percepatan Guna Akhiri Dualisme Kepengurusan
BANDUNG, GEMA1.COM
- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat mendesak agar segera
digelar Kongres Percepatan guna mengakhiri dualisme kepengurusan yang terjadi
saat ini.
Imbas dari perpecahan tersebut, peringatan Hari Pers
Nasional (HPN) 2025 dan HUT ke-79 PWI pun digelar di dua lokasi berbeda, yakni
di Pekanbaru, Riau dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Hal ini menjadi kenyataan pahit yang harus di terima oleh
seluruh anggota PWI di tanah air. Bahkan, Presiden Prabowo memilih tidak hadir
di kedua acara tersebut, begitu pula para pemangku kepentingan lainnya.
Oleh sebab itu, guna mengakhiri dualisme yang terjadi saat
ini, PWI Provinsi Jawa Barat mendesak agar segera dilakukan kongres percepatan
ataupun rekonsiliasi untuk menyudahi perselisihan antar kedua belah pihak.
“PWI harus mampu menyelesaikan permasalahan ini secara
internal melalui mekanisme organisasi yang sesuai dengan konstitusi,” kata
Ketua PWI Provinsi Jawa Barat Hilman Hidayat Senin (17/02/2025).
“Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah mempercepat
pelaksanaan kongres untuk menyatukan kembali organisasi,” tambahnya.
Menurut Hilman, perpecahan ini sangat merugikan organisasi
serta mengancam soliditas dan kredibilitas PWI sebagai wadah profesional
wartawan di Indonesia.
Maka dari itu, dengan mempertimbangkan kepentingan
organisasi yang lebih besar serta demi menjaga marwah dan persatuan insan pers
di Indonesia, PWI Provinsi Jawa barat menyatakan:
1. Mendesak segera melaksanakan Kongres PWI Luar Biasa, atau
Kongres PWI Dipercepat atau apapun namanya sebagai solusi terbaik menyelesaikan
dualisme kepemimpinan dan mengembalikan ketertiban organisasi.
3. Apabila Kongres PWI Luar Biasa atau Kongres PWI
Dipercepat diselenggarakan, maka PWI Provinsi Jawa Barat akan mendukung dan
hadir.
2. Menolak segala bentuk intervensi eksternal yang dapat
memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan di tubuh PWI.
3. Menyerukan kepada seluruh anggota PWI di Indonesia untuk
tetap menjaga profesionalisme dan tidak terprovokasi oleh kepentingan tertentu
yang dapat merusak nama baik organisasi.
4. Mendorong Dewan Pers untuk turut berperan aktif dalam
menyelesaikan permasalahan ini agar PWI tetap menjadi organisasi wartawan yang
independen dan bermartabat.
“Pernyataan ini semata-mata demi menjaga persatuan serta
keberlanjutan PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di
Indonesia,” tutup Hilman. (ay)

Tidak ada komentar