Komisi II DPRD Kota Bandung Terima Keluhan Pedagang Terkait Pengelolaan dan Tarif Sewa Pasar Gedebage

 

Ket Foto: Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., menerima audiensi dari Aliansi Solidaritas (Peduli Pedagang Tradisional), di Ruang Komisi II DPRD Kota Bandung, Rabu, 26 Februari 2025. Ariel/Humpro DPRD Kota Bandung.

 

BANDUNG, GEMA1.COM - Pasar merupakan sebuah aset potensi secara ekonomis dan bernilai tinggi, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.

 

Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., menerima audiensi dari Aliansi Solidaritas (Peduli Pedagang Tradisional) terkait Permasalahan Pasar Tradisional Gedebage, bersama Bagian Ekonomi, Bagian Hukum Setda Kota Bandung, dan Perumda Pasar Juara, di Ruang Komisi II DPRD Kota Bandung, Rabu, 26 Februari 2025.

 

Aries Supriyatna menjelaskan, pada audiensi ini Aliansi Solidaritas menyampaikan aspirasi dari para pedagang tradisional terhadap dua hal yaitu kejelasan pengelolaan dan tarif sewa para pedagang di Pasar Gedebage.

 

"Dua aspirasi itu, sudah langsung tersampaikan kepada pihak Perumda Pasar, Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Setda Kota Bandung yang memang kami undang untuk hadir dalam pertemuan ini. Tetapi karena ini persoalan teknis, nanti Perumda Pasar khususnya yang akan menyelesaikan secara langsung dengan para pedagang," ujarnya.

 

Selain aspirasi terkait dua hal tersebut, Aliansi Solidaritas juga menyampaikan beberapa hal untuk disampaikan kepada wali kota dan wakil wali kota Bandung saat ini, khususnya mengenai pengelolaan pasar tradisional di Kota Bandung.

 

"Aspirasi ini nantinya akan kami laporkan kepada Pimpinan DPRD Kota Bandung agar selanjutnya dapat disampaikan kepada wali kota dan wakil wali Kota Bandung," tuturnya.

 

Aries Supriyatna menegaskan, poin-poin aspirasi yang telah disampaikan dalam audiensi tersebut akan menjadi fokus dari Komisi II DPRD Kota Bandung untuk bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan yang terjadi pada pengelolaan pasar tradisional selama ini.

 

Terlebih, pasar tradisional merupakan sebuah aset potensial bagi Kota Bandung. Sehingga, diharapkan para pedagang di Kota Bandung dapat memanfaatkan keberadaan pasar tradisional untuk dijadikan pusat-pusat ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.

 

"Kami berharap ke depannya, dan hal ini akan menjadi concern kami, bahwa terkait pengelolaan pasar di Kota Bandung harus betul-betul diadakan pembenahan. Apalagi pasar ini merupakan sebuah aset potensi secara ekonomis dan bernilai tinggi, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung," katanya. (ay)